Padang – Ombudsman Republik Indonesia mendorong daerah lain di tanah air untuk meniru sistem layanan darurat yang diterapkan Pemerintah Kota Padang. Langkah ini diambil menyusul keberhasilan Padang Command Center (PCC) dalam memangkas waktu tanggap pemadam kebakaran hingga 8 menit.
Pimpinan Ombudsman RI, Manager Nasution, menilai capaian tersebut sebagai standar baru dalam pelayanan publik. Torehan waktu tersebut jauh lebih cepat dibandingkan standar nasional yang menetapkan durasi maksimal 15 menit.
“Standar nasional response time Damkar itu 15 menit, tetapi di Kota Padang mampu dipercepat hingga 8 menit. Ini pencapaian luar biasa yang layak dicontoh daerah lain,” ujar Manager Nasution saat meninjau PCC di Balai Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Menurut Manager, efektivitas PCC bukan hanya terletak pada kecepatan respons, melainkan juga integrasi sistem peringatan dini atau public alarm. Teknologi ini dinilai sangat krusial mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah dengan risiko bencana alam yang tinggi.
Pihak Ombudsman memandang pemanfaatan teknologi tersebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warga. Kehadiran infrastruktur digital ini memberikan kepastian layanan bagi masyarakat saat situasi darurat.
Menanggapi apresiasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat layanan melalui program Padang Sigap 112. Ia menegaskan, optimalisasi ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah kota dalam mewujudkan konsep Padang Melayani.
“Kami berkomitmen menjaga konsistensi response time ini untuk semua layanan, termasuk ambulans. Ke depan, kami akan terus memperbarui infrastruktur dan server agar pelayanan tetap cepat, terukur, dan dapat dipercaya,” jelas Raju.
Kunjungan Ombudsman ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi Pemko Padang untuk terus berinovasi. Fokus utama sinergi kedua lembaga ini adalah menciptakan kualitas layanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.
