Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, pada hari Jumat (14/6) menyoroti perlunya penguatan tata kelola dan transparansi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Nevi, Danantara, sebagai lembaga pengelola dana investasi negara, harus memenuhi standar akuntabilitas publik yang setara dengan lembaga investasi global lainnya. Ia menekankan bahwa meskipun Danantara mengelola dana hingga ratusan triliun rupiah, saat ini belum ada mekanisme audit otomatis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini, menurutnya, membuka potensi penyalahgunaan wewenang.
“Pengelolaan dana publik sebesar Danantara ini tak bisa dibiarkan menjadi ‘kotak hitam’,” tegas Nevi. Ia menambahkan, “Harus ada audit rutin, pelaporan terbuka, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen.”
Nevi mendorong agar audit tahunan Danantara wajib dilakukan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik independen. Selain itu, ia juga mendorong Danantara untuk membangun portal transparansi daring yang memungkinkan publik mengakses laporan keuangan, portofolio investasi, hingga dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek yang dijalankan.
Politisi PKS ini juga menyoroti masuknya sejumlah tokoh asing kontroversial dalam dewan penasihat Danantara, yang menurutnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Ia mengingatkan agar setiap pengelola Danantara dipilih berdasarkan integritas dan profesionalisme, serta bebas dari konflik kepentingan politik maupun bisnis.
Nevi mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara. UU ini diperlukan untuk mempertegas batasan kewenangan, memperjelas mekanisme investasi, dan memperkuat pengawasan. Ia berpendapat bahwa tanpa UU tersebut, Danantara berisiko menjadi lembaga dengan kekuasaan besar namun tanpa akuntabilitas yang memadai.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh investasi Danantara harus membawa manfaat nyata, terutama bagi sektor strategis nasional seperti energi terbarukan, pangan, dan digitalisasi industri, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja. “Prinsip utamanya sederhana, Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” pungkas Nevi Zuairina.
