Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong optimalisasi peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga tingkat nagari. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat yang dibuka pada Senin (17/11/2025) di Auditorium Gubernuran.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya gerakan PKK yang merata hingga lapisan masyarakat terbawah. “Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rakerda.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti perlunya PKK untuk lebih responsif terhadap isu-isu terkini di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Ia menilai PKK memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter generasi muda. Untuk itu, ia mendorong sinergi antara PKK dengan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lainnya guna meningkatkan efektivitas program pembinaan keluarga.
Gubernur juga menekankan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial. Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga dapat menjadi acuan dalam memperkuat lingkungan sosial di setiap nagari.
Peran tokoh adat juga menjadi perhatian utama. Mahyeldi berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bundo kanduang untuk menyelaraskan program dan memperkuat ketahanan sosial. Ia mencontohkan Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang sebagai model penerapan yang baik, di mana rapat bulanan rutin diadakan bersama tokoh adat dan masyarakat untuk membahas persoalan nagari. Pola ini akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur yang sedang disusun.
Kerja sama antara Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dan kepolisian melalui program Restorative Justice juga disinggung, yang memungkinkan penyelesaian masalah sosial di tingkat nagari tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Harneli Mahyeldi, menyatakan bahwa Rakerda ke-10 ini adalah momentum untuk menyatukan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari. “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” ujarnya, menekankan pentingnya adaptasi PKK terhadap tantangan zaman.
Harneli juga mendorong pengurus PKK di semua tingkatan untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan melalui kerja sama dan pemanfaatan dana CSR. Ia juga meminta perhatian khusus dari kabupaten/kota terhadap alokasi anggaran PKK hingga tingkat kecamatan agar program dapat berjalan optimal.
Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda ini menjadi forum konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota. Agenda meliputi evaluasi program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja dengan kebijakan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, penetapan strategi prioritas, hingga perumusan rekomendasi untuk tindak lanjut di lapangan.
Rakerda ke-10 ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta, termasuk pengurus PKK provinsi, pengurus kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, dan undangan lainnya. Turut hadir Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Dianita Maulin Vasco.
