Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5/2026).
Peninjauan dimulai di Batang Tompo Sitangkai yang terdampak banjir bandang pada 12 Mei 2026. Di lokasi itu, Dody mengatakan bencana telah merusak sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, dan menyebabkan material menumpuk di aliran sungai.
Ia menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini memusatkan penanganan pada normalisasi sungai dan percepatan perbaikan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian.
Dody menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana harus dilakukan secara terpadu tanpa lagi memisahkan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Menurut dia, langkah itu sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur dan dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
“Karena saat ini sudah memasuki musim tanam, maka irigasi menjadi prioritas utama. Kita ingin mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Usai meninjau normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, rombongan bergeser ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam.
Menteri PU menyampaikan, Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi yang terbesar di Sumbar dengan daya tampung hingga 3.000 siswa.
“Dalam perencanaannya, sekolah ini akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memproses pematangan lahan, sementara pembangunan fisik akan dimulai setelah tahap itu selesai.
Dody juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Mahyeldi, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan di daerah.
“Kita sangat mendukung program strategis ini. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten harus merespons secara cepat dan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, cita-cita Indonesia Emas 2045 insyaallah dapat terwujud,” ujar Mahyeldi.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 16 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan itu berasal dari hibah keluarga besar Bapak Doni Oskaria, COO Danantara.
Ia meyakini pembangunan proyek tersebut akan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat karena tenaga kerja yang diprioritaskan dalam proses pembangunan berasal dari putra daerah.
