Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya meningkatkan integritas birokrasi melalui penguatan sistem pencegahan korupsi. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi yang dibuka oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Gubernur pada Selasa, 9 September 2025.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pendampingan yang diberikan kepada daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan korupsi. “SPI dan MCSP bukan hanya agenda rutin atau kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi,” ujarnya.
Survei Penilaian Integritas (SPI), menurut Mahyeldi, memberikan gambaran tentang persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi. Sementara itu, Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) mendorong perbaikan pada delapan area strategis, termasuk APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, dan tata kelola BUMD. “Harapan kita ke depan, hasil SPI dan MCSP dapat menjadi cerminan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Mahyeldi.
Data menunjukkan bahwa skor SPI Sumbar pada tahun 2024 adalah 67,20 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,53 poin. Namun, skor MCSP Sumbar berada di angka 92 poin, melampaui rata-rata nasional sebesar 85 poin. Mahyeldi menyoroti pencapaian Kota Padang Panjang yang meraih skor 94 poin, menunjukkan konsistensi sebagai yang terbaik secara nasional sejak tahun 2018. “Dari data yang ada, Kota Padang Panjang mendapatkan 94 poin. Data ini menunjukkan konsistensi Kota Serambi Mekah ini dan tampil terbaik nasional sejak 2018,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Mahyeldi mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, seperti praktik gratifikasi yang dianggap lumrah, promosi jabatan yang sarat kepentingan, serta lemahnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower). Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Sumbar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, pelaporan e-LHKPN, penguatan SPIP, dan pembentukan Satgas Saber Pungli.
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan skor SPI ke kategori “terjaga” (nilai 78-100) dan peningkatan skor MCSP pada tahun 2025. Mahyeldi menegaskan tekadnya untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui sinergi dari seluruh pihak. “Target ke depan, Pemprov akan bertekad menaikkan skor SPI ke kategori “terjaga” (nilai 78-100). Meningkatkan skor MCSP 2025 dibanding 2024 lalu dan berupaya pencegahan korupsi berjalan lebih optimal melalui sinergi semua pihak,” pungkas Mahyeldi.
Rakor tersebut dihadiri oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Inspektur Daerah, Kepala OPD Pemprov Sumbar, serta Admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
