Duren Sawit – Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota di Indonesia telah menarik perhatian, mendorong saran bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Aksi unjuk rasa, yang beberapa di antaranya berujung pada kerusuhan hingga Jumat (29/08/2025) malam, mencerminkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.
Anton Permana, seorang pengamat geopolitik dan pemerintahan, menganalisis konflik ini melalui dua perspektif teori konflik Fisher: identity conflict dan distribution conflict. Menurutnya, identity conflict timbul dari ketidakadilan dan pertarungan ego berbasis SARA, sementara distribution conflict muncul akibat ketimpangan distribusi ekonomi dan keadilan.
Permana menjelaskan bahwa demonstrasi yang terjadi merupakan akumulasi dari kemarahan dan protes terhadap ketidakadilan serta penindasan. Ia menyatakan, “Bisa juga akibat terlalu banyaknya terjadi ketimpangan distribusi ekonomi, keadilan, fasilitas, dan potensi kehidupan sehingga terjadilah frustasi ekonomi dan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat akibat diskriminasi kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan kelompok dan pribadinya.”
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dianggap pro-rakyat, Permana berpendapat bahwa kebijakan tersebut belum mampu meredakan kegelisahan masyarakat. Ia mengibaratkan, “Ibarat jauh berbeda antara hasil diagnosa penyakit dengan resep obat yang diberikan terhadap sebuah penyakit.”
Untuk mengatasi situasi ini, Permana menawarkan lima solusi. Pertama, ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang merasa marah. “Jadikan kondisi dan situasi sekarang menjadi pintu dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok yang ‘marah’ saat ini,” tegasnya.
Kedua, Permana menyoroti perlunya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Ia meminta pemerintah untuk segera bertindak dalam sejumlah kasus yang dianggap tidak adil. “Untuk mengobati rasa dahaga keadilan dan tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aspek hukum ini sangat penting untuk ditegakkan dengan seadil-adiknya tanpa pandang bulu,” jelasnya.
Ketiga, ia mengusulkan perombakan kabinet dengan mencopot pejabat yang bermasalah dan melibatkan kelompok civil society yang memiliki integritas. Menurutnya, keberadaan wajah-wajah lama dari rezim sebelumnya dalam pemerintahan dapat menimbulkan masalah baru.
Keempat, Permana menekankan pentingnya menghentikan praktik pencitraan dan penggunaan buzzer untuk memanipulasi opini publik. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kearifan lokal dan tokoh masyarakat untuk menciptakan keharmonisan. “Sudah saatnya buat aturan ketat dalam bersosial media yang beradap, dan menutup pintu penggunaan buzzer bayaran yang selama ini menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat kita,” ungkapnya.
Kelima, Permana mengusulkan evaluasi konstitusi untuk kembali ke cita-cita pendiri bangsa. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli versi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. “Mari kita kembali tata ulang, dan kembalikan arah kiblat bangsa ini sesuai suasana kebatinan bangsa Indonesia yang ber Pancasila, tidak liberal lagi,” pungkasnya.
