Padang – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik bukan sekadar agenda tahunan untuk memberikan penghargaan kepada badan publik.
Kegiatan ini merupakan instrumen strategis guna memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Keterbukaan informasi bukanlah pilihan bagi badan publik, melainkan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Komisi Informasi Sumatera Barat menekankan bahwa budaya transparansi harus melekat dalam setiap aktivitas instansi.
“Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebagai slogan, apalagi sekadar menjadi kewajiban administratif yang dipenuhi saat penilaian berlangsung,” ujar pihak Komisi Informasi Sumatera Barat.
Badan publik wajib membangun sistem pengelolaan informasi yang tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Komitmen ini turut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Ranah Minang.
Monev berfungsi untuk mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta melahirkan rekomendasi perbaikan yang konkret.
Bagi badan publik yang telah meraih predikat Informatif, tantangan utamanya adalah mempertahankan konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Pelaksanaan Monev tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di seluruh lini.
Lingkup evaluasi ini mencakup pemerintah daerah, lembaga vertikal, instansi pendidikan, hingga penyelenggara pemilu.
“Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif,” tegas Komisi Informasi Sumatera Barat dalam refleksinya.
Pimpinan badan publik diharapkan hadir sebagai penggerak utama dengan memberikan dukungan nyata terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dukungan tersebut harus mencakup penyediaan sumber daya manusia, penganggaran yang memadai, serta penguatan sistem pelayanan.
Informasi publik juga harus dipastikan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Komisi Informasi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendorong edukasi dan pembinaan agar transparansi menjadi budaya kerja yang kuat di Sumatera Barat.
