Agam – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah berupaya keras untuk memulihkan kondisi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara aktif menyuarakan kebutuhan mendesak akan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Dalam kunjungan ke lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, pada Kamis (4/12/2025), Mahyeldi menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan agar mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Sumbar tahun 2026. “Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, pengembalian alokasi dana tersebut akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Ia menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi cukup signifikan dan tersebar di berbagai daerah di Sumbar.
Data dari Pemerintah Provinsi Sumbar menunjukkan dampak yang luas akibat bencana hidrometeorologi, meliputi kerusakan berat pada 1.018 rumah, kerusakan sedang pada 1.787 rumah, hilangnya 317 unit rumah, kerusakan pada 94 jembatan, serta kerusakan pada sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” kata Mahyeldi.
Untuk jangka panjang, Pemerintah Daerah akan memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak. “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” imbuhnya.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, dan pemerintah provinsi lainnya. “Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar pada tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000, yang mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Rincian pemotongan anggaran tersebut bervariasi, mulai dari Provinsi Sumbar sebesar Rp533.696.764.000 hingga Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp37.972.833.000.
