Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinilai sebagai wilayah yang paling cepat pulih pascabencana hidrometeorologi di Sumatera. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Kamis (15/1/2026).
Rakor yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta ini, dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, sejumlah menteri koordinator, menteri kabinet, kepala lembaga, serta gubernur wilayah terdampak bencana lainnya.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pemantauan lapangan dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
“Dari hasil pengecekan dan rapat dengan kepala daerah, Sumatera Barat relatif paling cepat pulih,” ujar Tito.
Ia menambahkan, aktivitas pemerintahan di Sumbar berjalan normal, rumah sakit beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, serta aktivitas ekonomi mulai menggeliat.
Meski demikian, Mendagri menekankan perlunya penanganan lebih serius di sejumlah daerah di Sumbar, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, serta pemulihan kawasan wisata dan daerah aliran sungai.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah melaporkan, bencana hidrometeorologi berdampak pada 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.
“Bencana yang terjadi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.
Ia merinci, 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, 401 orang luka-luka, dan 10.854 jiwa sempat mengungsi.
Mahyeldi menyebut, total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan sebesar Rp17,91 triliun, sehingga nilai keseluruhan dampak mencapai Rp33,55 triliun.
“Seluruh data tersebut telah kami tuangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan sudah kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Sumbar dalam mempercepat pemulihan, dengan menyelesaikan R3P hanya dalam 18 hari dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan Pemerintah Pusat.
Mahyeldi menambahkan, 12 dari 16 daerah terdampak telah berangsur pulih, sementara empat daerah masih memerlukan penanganan intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Rakor Satgas ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
