Jakarta – Sistem pemerintahan autokrasi, yang memusatkan kekuasaan pada satu individu atau kelompok elite, kini semakin kompleks dan tidak selalu tampak secara terbuka. Fenomena ini, menurut pengamat politik, mengikis esensi demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Autokrasi, yang secara tradisional dikenal dengan penekanan pada loyalitas terhadap penguasa dan sentralisasi kekuasaan, kini seringkali bersembunyi di balik prosedur demokrasi. Pemilu tetap diselenggarakan, namun dengan kontrol yang ketat. Ruang publik dibuka, namun diawasi. Parlemen diakui, namun seringkali hanya menjadi alat stempel kebijakan eksekutif. Para ilmuwan politik menyebut fenomena ini sebagai autokrasi elektoral.
Nathalia Moonen, dalam sebuah diskusi daring, menyatakan, “Democratie adalah opposite dari autocratie. Selama autocratie berkuasa, democratie tidak bisa berjalan. Dan orang orang yg berkuasa di autocratie akan menstimulasi korupsi dan hukuman yg tidak adil supaya sistimnya (autocratie) tetap hidup.” Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana autokrasi dapat menyamar dalam bentuk demokrasi, namun dengan substansi yang bertentangan.
Indonesia, sebagai negara yang secara konstitusional menganut demokrasi, menghadapi tantangan serupa. Pemilu rutin diadakan, partai politik bebas dibentuk, dan media massa tidak dilarang. Namun, implementasi demokrasi di Indonesia dinilai lebih sebagai demokrasi prosedural, yang hanya mengikuti tahapan teknis tanpa menghidupi semangat demokrasi yang sesungguhnya.
Independensi lembaga-lembaga negara seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, dan KPU kerap dipertanyakan. Praktik rekayasa politik, pengaturan calon tunggal, kooptasi partai politik oleh kekuatan modal dan dinasti, serta penempatan kerabat dan loyalis pada posisi strategis menjadi pola yang mengkhawatirkan. Oposisi diintimidasi, aktivis dikriminalisasi, dan kebebasan berpendapat direpresi.
Pemilu, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, justru dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan rezim autokrasi jika tidak diselenggarakan secara bebas dan adil. Kemenangan dalam pemilu lebih ditentukan oleh kekuatan logistik, koalisi oportunistik, dan penguasaan terhadap aparat serta media, bukan oleh kualitas visi dan misi.
Sistem checks and balances yang sehat menjadi kunci dalam demokrasi. Namun, dalam autokrasi yang menyamar, lembaga-lembaga negara dikondisikan menjadi pelayan kekuasaan. Parlemen berubah menjadi pasar politik, dan yudikatif kehilangan netralitasnya.
Kooptasi Mahkamah Konstitusi menjadi contoh nyata bagaimana lembaga penjaga konstitusi dapat menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Publik merasa marah, namun kekuasaan seolah kebal terhadap sentimen rakyat.
Rezim autokratik modern menggunakan strategi penguasaan ekosistem digital untuk mengekang informasi. Informasi tidak disensor, melainkan ditenggelamkan dalam banjir disinformasi. Kritik tidak dibungkam, melainkan diimbangi dengan narasi tandingan yang sistematis.
Akademisi dan kampus pun tidak luput dari tekanan kekuasaan. Kebebasan berpikir dikompromikan, dan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai sikap tidak nasionalis.
Partisipasi warga dibatasi hanya pada hari pemilu. Di luar itu, aspirasi publik tidak dihiraukan. Pemerintah seolah hanya membutuhkan rakyat untuk mendapatkan suara, bukan untuk mendengarkan kritik atau memperbaiki kebijakan.
Narasi nasionalisme sering digunakan untuk membungkam kritik. Kritik terhadap pemerintah dicap sebagai anti-negara atau pengganggu stabilitas.
Melawan autokrasi dalam balutan demokrasi membutuhkan konsistensi menjaga nilai, etika, dan praktik demokrasi dari tingkat paling bawah. Kesadaran warga negara menjadi kunci utama.
Penting untuk memperkuat pendidikan politik, membangun media independen, memperjuangkan transparansi, dan mendukung partai politik yang berpihak pada rakyat. Demokrasi yang kuat lahir dari rakyat yang berdaya dan berani.
Demokrasi adalah kerja panjang, bukan perayaan lima tahunan. Ia akan mati perlahan jika dibiarkan dikuasai oleh dinasti, modal, dan ambisi tak terbatas.
Yazid Bindar, Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, menekankan pentingnya membuka mata dan melawan autokrasi yang bersembunyi di balik tirai demokrasi.
