Siak – Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Siak, PT Seraya Sumber Lestari (SSL), dan masyarakat Desa Tumang pada Senin (21/7) lalu mengungkap adanya dugaan penguasaan lahan konsesi oleh sejumlah pihak. Fokus utama diskusi adalah kepemilikan lahan yang dikelola oleh PT SSL.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa satu keluarga menguasai lahan seluas 138 hektar yang telah ditanami kelapa sawit. Perwakilan keluarga yang hadir menyatakan, “Kami membeli pada tahun 2013, kelompok tani membeli bukan perhektar tapi persurat.”
Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan Sulistiyo sebagai tersangka atas dugaan penguasaan lahan seluas 138 hektar. Namun, fakta baru muncul dari salah satu peserta pertemuan yang menyatakan bahwa Sulistiyo hanyalah seorang pekerja yang diamanahkan untuk merawat kebun kelapa sawit tersebut. Pria berkemeja coklat itu menambahkan, “Pak Sulistiyo tidak memiliki lahan. Statusnya itu adalah pekerja yang diamanahkan merawat kebun. Jadi statusnya digaji.” Pernyataan ini mengejutkan peserta pertemuan.
Penghulu Merempan Hulu, Sumarlan, juga menegaskan bahwa secara fisik, pihaknya tidak mengetahui batasan kawasan hutan di wilayah desanya. Ia juga menyampaikan bahwa PT SSL tidak melakukan sosialisasi mengenai kawasan hutan kepada masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Manajer PT SSL, Egyanti, yang menyatakan bahwa sosialisasi kawasan hutan produksi pernah ia sampaikan kepada Penghulu Marempan Hulu.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengakui adanya kesalahan dari pihak pemerintah kabupaten. “Memang setelah kami koreksi, ini adalah kesalahan kami Pemkab Siak,” ujarnya.
Afni juga menjelaskan bahwa masyarakat berani melakukan pengelolaan lahan hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Ia menegaskan bahwa SKT dapat dikeluarkan, namun surat tersebut tidak melegalkan lahan tersebut. “Kalaulah, kalau informasi itu sampai mungkin ini tidak terjadi,” tandasnya.
