Bukittinggi – Wacana menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa mendapat angin segar. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
Dukungan ini didasari oleh nilai historis Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Mahyeldi menekankan pentingnya kajian mendalam terkait wacana ini. Kajian tersebut harus melibatkan aspirasi masyarakat, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak,” ujar Mahyeldi, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan.
Gubernur mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menggelar seminar atau forum akademik. Tujuannya adalah memperkuat argumentasi kelayakan Bukittinggi sebagai daerah khusus atau istimewa.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyambut baik dukungan dari Gubernur Sumbar. Ia menegaskan bahwa Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI saat PDRI dibentuk pada 19 Desember 1948.
“Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara,” kata Ramlan.
Ramlan menambahkan, pihaknya terus berupaya meyakinkan berbagai pihak untuk mendukung pemberian status khusus ini.
Ia juga berencana menghadirkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai narasumber dalam seminar. Tujuannya untuk berbagi pengalaman Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
