Jakarta – Indonesia menjadi arena pertarungan ideologis antara tiga kelompok besar yang memiliki agenda masing-masing. Hal ini berpotensi mengancam persatuan bangsa melalui infiltrasi sistematis atau cognitive warfare.
Demikian disampaikan oleh Dr. Anton Permana, SIP.,M.Hum dari Tanhana Dharma Mangruva Institute.
Anton menjelaskan, tiga kelompok tersebut adalah kelompok Kiri, kelompok Sekuler Liberalis, dan kelompok Konservatif Kanan.
Kelompok Kiri berakar pada gerakan komunis dengan kedok sosialis kerakyatan.
Kelompok Sekuler Liberalis berinduk pada barat dan elit global, serta menjadi agen proxy asing yang berkedok aktivis dan LSM.
Sementara itu, kelompok Konservatif Kanan merupakan gabungan kelompok nasionalis tengah kultural dengan kelompok Civil Society Islam moderat.
Menurut Anton, ketiga kelompok ini telah bertarung sejak Indonesia merdeka untuk memperebutkan kendali dan pengaruh di masyarakat.
Perpecahan di antara ketiga kelompok ini, lanjut Anton, merupakan hasil dari infiltrasi sistematis yang disebut cognitive warfare.
Kelompok Kiri, yang berinduk pada Komunis China dan gerakan sosialis Eropa, menjual konsep pro-kerakyatan, anti-neo-kapitalisme, dan anti terhadap keberadaan agama, khususnya Islam, dalam pemerintahan.
Kelompok Sekuler Liberal, yang berinduk pada Amerika dan Mossad Israel, menjual demokrasi, kebebasan pers, HAM, dan pro pasar serta investasi asing.
Kelompok Konservatif Kanan, dengan jargon ultra nasionalisme, pro patriotisme kebangsaan, dan anti terhadap asing, menggunakan nilai agama sebagai platform moral dalam bernegara.
Anton juga menyoroti perbedaan cara pandang masing-masing kelompok terhadap institusi TNI dan Polri.
Kelompok Kiri cenderung mesra dengan Polri, tetapi memiliki dendam masa lalu terhadap TNI.
Kelompok Konservatif Kanan mesra dengan TNI, tetapi merasa menjadi korban kriminalisasi Polri pada masa pemerintahan Jokowi.
Sementara itu, Kelompok Sekuler-Liberal kontra terhadap TNI-Polri atas nama HAM dan anti otoritarianisme, namun mesra dengan para oligarki, korporasi, dan jaringan elit global.
Anton meyakini bahwa Presiden Prabowo memahami polarisasi dan fragmentasi yang terjadi di Indonesia.
Ia juga menyoroti demonstrasi anti RUU TNI, desakan Reformasi Polri, serta serangan opini terhadap program unggulan Prabowo sebagai bentuk nyata dari cognitive warfare.
Tujuan dari cognitive warfare ini, menurut Anton, adalah mendelegitimasi kewibawaan pemerintah agar terjadi kemarahan dan reaksi sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Anton mengingatkan bahwa ancaman Indonesia bubar sebelum tahun 2030 tidak boleh dianggap sepele.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan penyadaran kolektif dan edukasi bahwa ancaman terbesar terhadap negara bukanlah serangan militer, melainkan serangan cognitive warfare yang memecah belah rakyat dan memutarbalikkan fakta.
