Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak PT Pertamina memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna mencegah penyalahgunaan pasokan bagi aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rahmat memutar dua video dari media sosial yang memperlihatkan tumpukan jeriken berisi Solar untuk mengoperasikan ekskavator di kawasan hutan.
Ia menyoroti keberadaan sekitar 60 unit ekskavator yang mengancam kelestarian hutan di salah satu kabupaten.
Menurut Rahmat, kerusakan hutan berskala besar tidak mungkin terjadi tanpa dukungan energi yang memadai untuk mesin-mesin berat.
“Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM,” tegas Rahmat dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan bahwa penggunaan alat berat menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan kawasan hutan secara masif.
Rahmat mempertanyakan celah pengawasan yang memungkinkan bahan bakar bersubsidi atau resmi justru jatuh ke tangan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan ilegal.
“Di mana letak kesalahannya? Persoalan ini ada ketika distribusi dan penyaluran BBM bermasalah, kemudian dijual kepada orang yang tidak tepat,” ujar Rahmat.
Legislator dari Fraksi PKS ini menilai penyaluran BBM kepada pihak yang tidak tepat secara langsung memfasilitasi aktivitas perusak lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa dampak kerusakan hutan di wilayah hulu sungai sangat mengancam keselamatan masyarakat luas.
Rahmat mencontohkan bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu sebagai bukti nyata bahaya kerusakan lingkungan.
Data pemaparannya mencatat bencana tersebut menelan 1.053 korban jiwa dalam satu malam.
Musibah itu juga mengakibatkan hampir 60.000 rumah rusak dan memaksa sekitar enam juta orang mengungsi.
Rahmat menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bukan sekadar masalah tata kelola perusahaan semata.
Ia menuntut Pertamina menjamin rantai pasokan bahan bakar tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang merusak ekosistem dan keselamatan warga.
