Jakarta – Pemerintah dinilai belum optimal dalam memanfaatkan data dari sistem Karhutla Monitoring System (KMS) untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini diungkapkan oleh Alex Indra Lukman, anggota Komisi IV DPR RI, menyoroti kurangnya langkah antisipatif yang efektif.
Selain itu, ketidaktersediaan helikopter water bombing milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menjadi sorotan lain, yang menyebabkan pemadaman Karhutla hanya mengandalkan personel darat dengan segala keterbatasan.
“Kami mendoakan personel Manggala Agni beserta TNI, Polri, BPBD dan relawan lain yang berjuang memadamkan kobaran api di darat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah yang maha kuasa. Dimana, semuanya telah berjibaku menjinakan kobaran api yang bahkan dilakukan dengan tongkat, karena tak tersedianya sumber air di sekitar lokasi Karhutla,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap catatan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru yang mencatat 694 titik panas di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Sabtu (19/7/2025).
BMKG Pekanbaru melaporkan bahwa Provinsi Riau menyumbang hampir 40 persen dari total titik panas di Pulau Sumatera, dengan 259 titik. Sumatera Utara menyusul dengan 192 titik, dan Sumatera Barat dengan 104 titik.
Dua kabupaten di Riau menjadi penyumbang terbesar titik panas, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dengan 107 titik dan Rokan Hilir dengan 95 titik. Kota Dumai mencatat 17 titik panas, Kabupaten Siak 15 titik, dan Kampar 10 titik.
Sebaran lengkap titik panas di wilayah Riau adalah sebagai berikut: Rokan Hulu 107 titik, Rokan Hilir 95 titik, Kota Dumai 17 titik, Siak 15 titik, Kampar 10 titik, Pelalawan tujuh titik, Bengkalis lima titik, Kuantan Singingi dua titik, dan Indragiri Hulu satu titik panas.
“Titik panas di Provinsi Riau, juga jadi pemicu kabut asap, yang berdasarkan citra satelit pada Minggu, 20 Juli 2025, telah sampai ke jiran Malaysia pada siang dan sore hari,” jelas Alex, anggota DPR RI Dapil Sumbar I.
Menurut Alex, peningkatan kuantitas titik panas seharusnya dapat terdeteksi oleh teknologi KMS, yang diklaim mampu menghasilkan data secara real time dan presisi tinggi.
Sistem KMS melibatkan Global Forest Watch Fires (GFW-Fires), sebuah platform online untuk memonitor dan merespon kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. Sistem ini bekerja berdasarkan citra satelit dengan resolusi tinggi dari DigitalGlobe.
Sistem GWF-Fires mampu mengirimkan citra kebakaran hutan terkini dengan resolusi sedetil 50×50 cm. Data ini memungkinkan identifikasi lokasi kebakaran dan perkiraan pihak yang bertanggung jawab.
“KMS yang berada dibawah kendali Kantor BP REDD+ Jakarta ini, mempunyai tiga tujuan penggunaan yaitu pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kasus Karhutla tahun 2025 ini, BP REDD+ belum tampak kinerjanya di mata publik,” tegas Alex.
Alex menambahkan bahwa Karhutla merupakan masalah tahunan yang menyebabkan bencana kabut asap, masalah kesehatan, gangguan aktivitas, dan protes dari negara tetangga.
“Saatnya, Badan Pengelola REDD+ membuktikan kehadirannya memang bermanfaat menunjang Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
“Saatnya pula, data BP REDD+ ini digunakan untuk penegakan hukum terkait Karhutla yang telah jadi langganan di Provinsi Riau,” imbuhnya.
Penegakan hukum dianggap penting mengingat suhu di hampir seluruh Pulau Sumatera meningkat, bahkan melampaui rata-rata 10 tahun terakhir untuk suhu harian.
