Jakarta – Gibran Rakabuming Raka resmi melepas jabatan Wakil Presiden RI setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Kamis (12/11).
Langkah politik tersebut memicu sorotan tajam terkait konsistensi penegakan konstitusi di Indonesia.
Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri tersebut dalam pertemuan singkat.
Ia menyatakan bahwa Gibran telah menempuh prosedur administrasi dengan mengirimkan dokumen serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada publik setelah menyerahkan surat tersebut.
Keputusan mundur ini muncul di tengah tekanan kuat dari parlemen terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyoal polemik tersebut.
Direktur Contsra Indonesia, Habibi Chaniago, menilai peristiwa ini bukan sekadar keputusan personal melainkan ujian krusial bagi martabat konstitusi.
“Publik berhak mempertanyakan apakah keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik, respons terhadap tekanan konstitusional, atau upaya mengakhiri polemik yang semakin meluas,” ujar Habibi.
Habibi mendesak MPR untuk mengawal proses penggantian jabatan ini secara terbuka guna menghindari kesepakatan tertutup antar elite politik.
Mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden kini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3.
Presiden wajib mengajukan dua nama calon untuk dipilih melalui sidang paripurna MPR paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Habibi menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh kebal terhadap hukum demi menjaga kesehatan demokrasi nasional.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang melindungi jabatan seseorang, melainkan demokrasi yang memastikan setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum,” tegasnya.
