Padang – Seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera menyepakati penguatan konektivitas dan penyelarasan kebijakan pembangunan regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama bertajuk MUFAKAT TUAH SAKATO yang ditandatangani para gubernur se-Sumatera pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang dalam forum Konreg PDRB-ISE Tahun 2026.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di Sumatera.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi,” tegas Mahyeldi.
Menurut dia, potensi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata akan memberikan dampak maksimal jika dikembangkan secara bersama-sama.
Mahyeldi menegaskan bahwa berbagai persoalan mulai dari distribusi barang hingga pengembangan kawasan industri tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial.
Ia mendorong perencanaan pembangunan Sumatera secara terpadu yang melibatkan seluruh 10 provinsi untuk disampaikan kepada Bappenas.
Penguatan konektivitas mencakup transportasi darat, kereta api, serta percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera dan optimalisasi pelabuhan.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh bencana guna menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok di wilayah Sumatera.
Kesepakatan tersebut mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai basis utama dalam evaluasi kebijakan.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Para gubernur sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan rekomendasi setiap enam bulan di tingkat provinsi dan satu tahun di tingkat regional.
Pertemuan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta PT Kereta Api Indonesia.
