Pesisir Selatan – Akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu dan efektivitas Kurikulum Merdeka menjadi sorotan utama dalam agenda serap aspirasi Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, di Kampung Pasar Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan sulitnya mengakses layanan kesehatan akibat status BPJS yang tidak aktif. Menanggapi hal itu, Cerint menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi darurat meski terkendala masalah administrasi.
Ia mendesak pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mengalokasikan anggaran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi harus diperkuat agar masyarakat miskin mendapatkan hak layanan medis yang layak.
“Pemerintah daerah wajib memastikan warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegas Cerint.
Selain kesehatan, penerapan Kurikulum Merdeka juga menuai kritik dari para guru dan orang tua murid. Sistem pembelajaran ini dinilai membingungkan karena dianggap membatasi peran pendidik di dalam kelas.
“Ada persepsi peran guru menjadi terbatas, bahkan hanya sekitar 20 persen, sementara sisanya diserahkan kepada siswa. Hal ini perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kualitas pembelajaran,” ujar Cerint.
Di sisi lain, Cerint juga meluruskan pandangan keliru masyarakat mengenai tugas seorang senator. Ia menjelaskan bahwa upaya memperjuangkan Transfer ke Daerah (TKD) murni dilakukan demi pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kami berlomba-lomba mencari anggaran ke pusat untuk daerah, namun masih ada anggapan keliru bahwa anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi senator,” ungkapnya.
Seluruh aspirasi yang telah dihimpun dalam pertemuan ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Cerint berkomitmen menjadikan suara masyarakat Pesisir Selatan sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan nasional.
