Jakarta – Skema hibah antardaerah yang dilakukan Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk membantu rehabilitasi pascabencana di Aceh kini didorong menjadi prototipe solidaritas nasional. Pemerintah pusat mempermudah proses ini dengan menghapus syarat persetujuan DPRD dalam penyaluran dana hibah tersebut.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar urusan fiskal, melainkan simbol gotong royong antarwilayah di Indonesia.
“Sebaiknya kepala daerah penerima hibah mengunjungi kepala daerah pemberi hibah, mengucapkan terima kasih, dan menunjukkannya ke media sebagai model solidaritas ke depan,” ujar Tito dalam keterangan pers, Jumat (26/6/2026).
Hingga 22 Juni 2026, realisasi bantuan keuangan antarwilayah menunjukkan tren positif. Komitmen bantuan dari Sumatera Utara telah menyentuh angka Rp260 miliar, dengan mayoritas dana sudah masuk ke kas daerah penerima seperti Aceh Tengah, Bireuen, dan Pidie Jaya.
Di sisi lain, dukungan dari 15 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat saat ini telah memasuki tahap akhir penyaluran. Selain dana hibah, pemerintah pusat sebelumnya juga telah mengucurkan dana Transfer ke Daerah senilai Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi tersebut.
Respons positif atas skema ini mulai terlihat di lapangan. Bupati Bireuen, H. Mukhlis, telah mendatangi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyampaikan apresiasi secara langsung atas bantuan yang diberikan. Satgas PRR berharap inisiatif serupa terus berlanjut sebagai tradisi baru dalam mempererat hubungan antardaerah saat menghadapi situasi darurat di masa mendatang.
