Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera kini mengalihkan agenda kerja dari penanganan darurat menuju pembangunan infrastruktur permanen. Langkah ini diambil menyusul tercapainya stabilitas layanan dasar masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa fase transisi ini sangat krusial untuk memastikan aktivitas warga kembali normal serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana di masa depan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum strategis.
“Prioritas utama ke depan adalah infrastruktur. Kami harus mempermanenkan jalan, jembatan, serta infrastruktur daerah yang belum tersentuh, baik dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tito menjelaskan bahwa progres pemulihan menunjukkan tren positif, di mana aktivitas ekonomi dan layanan pemerintahan sudah berjalan kembali. Selain itu, kebutuhan penanganan darurat di lapangan dilaporkan terus menurun seiring membaiknya kondisi di berbagai sektor.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di daerah terdampak kini telah beroperasi penuh, didukung dengan penguatan layanan puskesmas. Sementara di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar sudah mulai aktif kembali, meskipun sebagian sekolah masih menggunakan fasilitas darurat sambil menunggu proses relokasi.
Terkait kebutuhan hunian, Satgas PRR mencatat progres pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai tahap akhir. Sebanyak 20.104 unit atau 97 persen dari total target 20.674 unit telah selesai dibangun.
“Laporan dari rapat Selasa lalu, para bupati, terutama di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, menyatakan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda,” tambah Tito.
Selain hunian, fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari seperti jaringan listrik, operasional SPBU, hingga pasar rakyat kini dipastikan sudah berfungsi normal. Percepatan pembangunan permanen ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang lebih tangguh dan aman bagi masyarakat.
