Padang – Pemerintah Kota Padang mulai menjalankan sistem pengawasan elektronik terintegrasi atau E-Audit sebagai langkah memperkuat pengawasan internal dan mendorong birokrasi yang lebih efisien.
Penerapan sistem ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Integrasi dan Pemanfaatan Data di lingkungan Pemko Padang, yang berlangsung di Kantor Inspektorat Kota Padang, Jumat (5/6/2026).
Penandatanganan tersebut dihadiri Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kadis Kominfo Tommy TRD, Plt. Kepala BPKAD Elvira, Kabag PBJ Novalino, Kepala Bagian APP Erwin M, serta jajaran Irban Inspektorat Kota Padang.
Sonny Budaya Putra menyebut E-Audit dirancang untuk mempercepat kerja birokrasi sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
“E-audit bertujuan untuk efisiensi birokrasi, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan khususnya dalam aspek pengawasan internal. Ini juga menggeser metode pengawasan post-factum menjadi pengawasan yang bersifat real-time,” ujar Sonny.
Menurut dia, sistem ini juga mendukung arah pembangunan Kota Padang sebagai Smart City dan selaras dengan kebijakan pemerintahan digital yang diusung Kementerian Komdigi.
Lebih jauh, E-Audit menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem Satu Data Indonesia (SDI). Sistem ini memastikan data antarinstansi tersedia, valid, dan aman secara real-time.
Adapun ruang lingkup integrasi data dalam kesepakatan itu mencakup data anggaran dan realisasi, pengadaan barang dan jasa, registrasi kontrak, hingga penyediaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi.
Irban III Inspektorat Kota Padang, Metri, menambahkan bahwa sistem tersebut akan memudahkan pengawasan yang berkelanjutan.
“Dengan e-audit, Inspektorat juga bisa mengawal dan memastikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal maupun eksternal,” jelasnya.
Melalui integrasi data tersebut, Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
