Padang – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali mencatat prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
Capaian ini menjadi WTP ke-11 secara beruntun bagi Pemkab Limapuluh Kota. Prestasi tersebut juga menjadi yang kedua pada masa kepemimpinan Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026). Dokumen diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang dan Ketua DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas, S.H.
Penyerahan itu dilakukan bersamaan dengan enam kepala daerah kabupaten dan kota lainnya pada sesi ketiga di Sumatera Barat.
Sejumlah pejabat juga hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Sekdakab Limapuluh Kota Herman Azmar, A.P., M.Si., Sekretaris DPRD Aneta Budi Putra, A.P., M.Si., Inspektur Kabupaten Limapuluh Kota Irwandi, S.Sos., M.M., Kepala BPKPD Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si., serta Kepala Badan Kesbangpol Drs. Deddy Permana, M.M.
Bupati Safni mengatakan capaian WTP ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah serta sinergi dengan tim pemeriksa BPK Sumatera Barat selama proses audit.
“Capaian opini WTP ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif semata, melainkan indikator yang sangat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Safni.
Ia menegaskan, Pemkab Limapuluh Kota akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Menurut dia, opini WTP harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih baik ke depan.
“Semoga kita akan terus lebih baik lagi, yang tidak kalah penting catatan dan rekomendasi yang diberikan akan dijadikan bahan evaluasi utama guna pembenahan berkelanjutan dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan,” kata Safni.
Kepala BPKPD Kabupaten Limapuluh Kota, Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada bupati, wakil bupati, dan seluruh kepala perangkat daerah atas raihan tersebut.
“Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), semoga kedepan kita akan lebih baik lagi dan mempertahankan predikat membanggakan ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan,” ujarnya.
