Padang – Nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, mengeluhkan muara sungai yang kian dangkal usai banjir bandang pada 27 September 2025. Kondisi itu membuat akses keluar masuk kapal terganggu, sementara kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) ikut memperburuk keadaan.
Keluhan tersebut disampaikan para nelayan saat bertemu Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, dalam kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang. Mereka mengatakan endapan lumpur dan kayu yang menumpuk di muara memaksa kapal menunggu air pasang sebelum bisa melaut.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” kata Didit, perwakilan nelayan.
Ia menyebut sekitar 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung akibat kondisi itu. Puluhan kapal pun tak bisa beroperasi normal sehingga pendapatan nelayan turun tajam karena waktu melaut menjadi terbatas.
Selain pendangkalan, para nelayan juga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk melaut. Sebagian kapal bahkan terpaksa berhenti beroperasi.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” ujar Didit.
Menurut nelayan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan sedimentasi tebal dan tumpukan kayu di dasar muara memperparah aliran sungai. Mereka khawatir kondisi itu tidak segera ditangani karena dapat memicu banjir susulan yang lebih merusak permukiman warga.
Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menilai persoalan tersebut harus segera ditangani karena menyangkut penghidupan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan, pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya juga berkaitan langsung dengan sektor perikanan yang masuk dalam lingkup kerja Komisi IV DPR RI.
Rahmat menegaskan penanganan harus berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk dalam pengelolaan material sedimentasi agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk soal BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat agar bisa dicarikan solusi lintas sektor.
“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya.
