Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Pemprov Sumbar memastikan proses pemulihan terus berjalan dengan dukungan langkah-langkah strategis agar lahan kembali produktif.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, mengatakan perhatian Menteri Pertanian RI menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat seluruh tahapan penanganan di lapangan.
“Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, proses rehabilitasi sedang berjalan dan terus kami dorong agar lebih cepat,” ujar Afniwirman di Padang, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data dinas terkait, dampak bencana terhadap sawah di Sumbar tergolong besar. Total lahan yang terdampak terdiri atas 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, dan 730,97 hektare hilang.
Afniwirman menjelaskan, penanganan sawah terdampak tidak berhenti pada pembersihan material yang menutup lahan. Pemulihan juga mencakup normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga penyiapan tanah agar kembali layak ditanami.
“Di beberapa lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan bertahap dan membutuhkan ketelitian teknis, sehingga memerlukan waktu lebih dibanding penanganan biasa,” katanya.
Selain kendala teknis, proses rehabilitasi juga melewati tahapan administratif yang harus dipenuhi. Tahapan itu meliputi pendataan dan verifikasi luas lahan terdampak, verifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga pencairan anggaran yang disalurkan langsung kepada kelompok tani.
“Kita ingin memastikan, proses penanganan ini tidak hanya baik dalam pelaksanaan, tapi juga aman dari segi pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyaluran anggaran rehabilitasi mengikuti sistem keuangan negara. Dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi sebelum dialokasikan ke kabupaten/kota dan kelompok tani penerima.
“Mekanisme ini bertujuan memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan akuntabel, mengingat lokasi terdampak tersebar di beberapa daerah. Dalam pelaksanaannya, memang terdapat tahapan verifikasi dan perencanaan berjenjang yang harus dilalui,” ujarnya.
Untuk mendukung penanganan itu, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk memulihkan lahan rusak ringan dan sedang, tetapi juga untuk rehabilitasi saluran irigasi, jalan usaha tani, serta bantuan bibit berbagai komoditas seperti coklat, padi, jagung, dan lainnya.
“Jadi perlu digarisbawahi, anggaran Rp455 miliar yang disampaikan Pak Menteri itu adalah total keseluruhan anggaran bantuan pertanian untuk Sumbar. Bukan hanya untuk pemulihan lahan, tapi juga untuk irigasi, jalan, dan bibit,” kata Afniwirman.
Ia menyebut, pelaksanaan di lapangan menunjukkan progres signifikan. Pada program optimalisasi lahan pascabencana, dari target 2.802 hektare, sebagian besar sudah masuk tahap kontrak dan pencairan.
Sementara itu, program rehabilitasi sawah juga berjalan sesuai rencana. Dari total 1.100 hektare, sebanyak 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya sudah memasuki tahap pencairan anggaran.
“Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi lahan sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait mengambil sejumlah langkah, antara lain menyederhanakan koordinasi lintas sektor, mempercepat verifikasi dan penetapan lokasi prioritas, mengoptimalkan penggunaan alat dan sumber daya di lapangan, serta memperkuat pendampingan kepada kelompok tani.
“Kami terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan. Targetnya, seluruh bantuan tersalurkan sesegera mungkin sehingga lahan yang terdampak bisa kembali produktif,” tegasnya.
Afniwirman menegaskan, Pemprov Sumbar berkomitmen menuntaskan rehabilitasi dalam waktu dekat. Upaya itu sejalan dengan menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program nasional di sektor pertanian.
