Jakarta – Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin/Kayu Tanam-Bukittinggi. Proyek strategis ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp 25,23 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota terkait, kembali membahas kelanjutan proyek ini.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan pembangunan akan dibagi menjadi dua segmen utama.
Segmen pertama adalah Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer. Segmen kedua adalah Bukittinggi-Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer.
“Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi,” ujar Mahyeldi usai rapat di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Setiap segmen akan dilengkapi satu interchange atau simpang susun. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Khusus segmen Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang, direncanakan pembangunan dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer. Terowongan pertama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer.
Sistem pembangunan jalan pada trase ini akan menggunakan kombinasi. Sepanjang 4,45 kilometer dibangun di atas permukaan tanah (at grade), 10 kilometer berupa jembatan, dan sisanya terowongan.
Sementara itu, segmen Bukittinggi-Padang Panjang direncanakan dibangun at grade sepanjang 17 kilometer dan 2,71 kilometer jembatan.
“Mengingat karakteristik medan yang cukup komplek dan perlu terowongan, maka dibutuhkan survey dan analisis yang komprehensif sebagai dasar perencanaan,” kata Mahyeldi.
Saat ini, survey topografi telah selesai dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah survey geoteknik berupa pengeboran vertikal yang direncanakan pada pertengahan Februari hingga awal Mei 2026.
“Dengan syarat, izin memasuki hutan lindungnya sudah keluar dari Kementerian terkait. Jika itu belum terbit, tim survey belum bisa bekerja,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi berharap dukungan penuh dari lintas sektor agar pembangunan ruas tol ini segera dimulai. Dukungan diharapkan datang dari pemerintah di berbagai tingkatan dan masyarakat, terutama dalam pembebasan lahan.
Rapat pembahasan ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, Dirut Hutama Karya, dan Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.
