Padang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk segera mendata kebutuhan jembatan gantung di wilayahnya.
Instruksi ini sejalan dengan program nasional pembangunan 300.000 jembatan gantung di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Mendagri menegaskan, usulan pembangunan jembatan gantung tidak hanya untuk jembatan yang rusak akibat bencana. Namun, juga untuk wilayah pedesaan yang belum memiliki akses penyeberangan yang layak dan aman.
“Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan,” ujar Tito.
Menurutnya, manfaat program ini besar, baik untuk keselamatan, akses pendidikan, maupun aktivitas ekonomi.
Tito meminta kepala daerah segera menyusun usulan berbasis data lapangan yang akurat. Usulan tersebut kemudian disampaikan melalui Gubernur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.
“Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus mengambil risiko menyeberangi sungai,” tegasnya. “Karena itu, data harus benar-benar dicek di lapangan.”
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengoordinasikan pendataan kebutuhan jembatan gantung bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini peluang besar bagi Sumatera Barat, terutama bagi nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar akan segera melakukan pendataan dengan Bupati/Walikota agar usulannya bisa segera disampaikan.
Mahyeldi berharap, program ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain itu, juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sumbar.
