Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 13 Desember 2025, sebagai upaya memastikan penanganan komprehensif bagi warga terdampak. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap dampak bencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir November.
Sebelumnya, Pemko telah mengambil langkah antisipatif dengan menggelar apel kesiapsiagaan lintas instansi. “Penanganan bencana ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah diawali dengan langkah antisipatif,” demikian pernyataan resmi dari Pemko. Kesiapsiagaan ini diperkuat melalui sinergi dengan Polres Padang Panjang dan unsur Forkopimda, serta sosialisasi langsung ke wilayah rawan longsor.
Mitigasi bencana juga melibatkan peran aktif masyarakat, yang didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air. Saat bencana terjadi pada Kamis, 27 November 2025, Pemko bersama Forkopimda dan instansi terkait langsung bergerak cepat, memprioritaskan evakuasi warga dan pengamanan wilayah terdampak.
Penanganan terpusat melalui Posko Tanggap Darurat yang beroperasi 24 jam, mengintensifkan koordinasi lintas sektor. Tim gabungan dari BPBD, TNI–Polri, Damkar, Dinsos, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan melakukan evakuasi, pencarian korban, dan penyaluran bantuan.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama, dengan dapur umum yang beroperasi setiap hari dan penyaluran bantuan logistik. Layanan kesehatan juga disiagakan sejak hari pertama untuk memberikan pemeriksaan dan penanganan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, Pemko segera melakukan pembersihan material longsor dan lumpur, serta normalisasi sungai dan pengecekan drainase. Akses Jembatan Kembar dan sejumlah ruas jalan yang sempat terputus kini kembali dapat dilalui.
Perhatian besar juga diberikan pada aspek kemanusiaan, dengan penyediaan hunian sementara yang aman bagi warga terdampak, baik melalui Rusunawa maupun hunian kontrakan. Bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga juga disalurkan.
Layanan trauma healing diberikan, khususnya kepada anak-anak dan kelompok rentan, guna memulihkan kondisi mental dan emosional warga.
Memasuki masa transisi sejak 14 Desember 2025, fokus penanganan diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah memastikan tahapan pemulihan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat, dengan komunikasi intensif bersama Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi dan pembangunan hunian permanen.
Pendataan kerusakan dilakukan secara akurat dan transparan, menjadi dasar penyusunan program pemulihan yang tepat sasaran. Proposal bantuan telah disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait guna mendukung pembiayaan pemulihan pascabencana.
Keberhasilan penanganan bencana ini disebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang dinilai membuktikan komitmennya untuk selalu hadir dan bekerja nyata demi memulihkan kehidupan warganya.
