Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat mitigasi bencana hidrometeorologi yang belakangan melanda wilayah tersebut. Instruksi ini dikeluarkan menyusul kekhawatiran masyarakat terkait potensi bencana susulan akibat curah hujan tinggi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan langsung kegelisahan yang dirasakan masyarakat. “Saya mendengar kekhawatiran para orang tua yang terbangun setiap malam saat hujan turun, dan melihat kecemasan warga yang tinggal di lereng perbukitan serta di sekitar Daerah Aliran Sungai,” ujarnya di Padang, Senin (15/12/2025).
Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya hadir setelah bencana terjadi, melainkan proaktif melindungi warganya. “Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat diinstruksikan untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terencana, sistematis, dan berbasis keilmuan. Hal ini termasuk menugaskan tim teknis yang melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan untuk memeriksa kondisi kestabilan lereng dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di sekitar permukiman warga.
Mahyeldi menekankan pentingnya membaca tanda-tanda alam agar tidak terjadi lagi korban jiwa akibat keterlambatan penanganan. “Saya tidak ingin ada korban jiwa hanya karena kita terlambat bertindak. Jika ada potensi bahaya, kita wajib bergerak sebelum semuanya terlambat,” katanya.
Pemeriksaan teknis diharapkan dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal seperti retakan tanah, pergeseran lereng, dan kejenuhan tanah akibat hujan berkepanjangan. Jika hasil kajian menunjukkan adanya ancaman serius, opsi relokasi harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi. “Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” tegasnya.
Proses relokasi, menurutnya, harus dilakukan melalui dialog, empati, dan perencanaan yang matang, dengan memastikan warga memperoleh hunian yang layak, aman, serta memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menambahkan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dalam penanganan bencana. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan serta kerugian secara cermat dan bertanggung jawab. “Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat. Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat,” tegasnya.
Data yang telah divalidasi akan dihimpun secara terpadu oleh Pemprov Sumbar dan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca bencana) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P).
Gubernur juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi bencana. “Alam bukanlah lawan yang harus ditaklukkan, melainkan titipan yang wajib dirawat,” ujarnya. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam menghadapi ujian ini.
