Batu Taba – Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali menghadapi cobaan berat dengan serangkaian bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang, luapan sungai, pohon tumbang, dan tanah longsor dilaporkan menerjang sejumlah kecamatan, termasuk Batipuh, Batipuh Selatan, X Koto, Pariangan, Lima Kaum, Rambatan, Padang Ganting, Sungai Tarab, Tanjung Emas, Sungayang, dan Lintau Buo Utara.
Kondisi terparah dialami oleh tiga kecamatan, yaitu Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto, yang secara keseluruhan berdampak pada 34 nagari di seluruh Tanah Datar. Pada 7 Desember 2025, saat meninjau Posko Utama Penanggulangan Bencana di Batu Taba, tercatat tiga korban jiwa, lima luka-luka, dan 6.137 warga yang terpaksa mengungsi.
“Kehilangan tiga nyawa dunsanak ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga,” ujar seorang sumber yang dekat dengan penanganan bencana, menekankan bahwa meskipun jumlah korban tidak sebesar di daerah lain, setiap nyawa yang hilang tetap meninggalkan kesedihan mendalam.
Meskipun demikian, masyarakat Tanah Datar, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Nagari Malalo, telah memiliki kesiapsiagaan yang teruji. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa. “Ketika hujan deras berlangsung berhari-hari dan sungai mulai meluap, warga segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat, menjelaskan bagaimana tindakan preventif ini membantu warga selamat dari banjir bandang.
Namun, kerusakan infrastruktur publik dan rumah warga tetap signifikan. Data menunjukkan 67 rumah hanyut, 131 rusak berat, 73 rusak sedang, dan 195 rusak ringan. Kerusakan jalan mencapai 27 ruas berat dan sejumlah ruas ringan, sementara 26 jembatan putus, 10 rusak berat, dan 4 rusak ringan.
Selain itu, sejumlah fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah ibadah, jaringan irigasi, sungai, dan fasilitas umum lainnya juga terdampak. Sektor pertanian mengalami kerusakan pada 158,63 hektare lahan, serta dampak pada sarana nelayan, pengolahan ikan, UMKM, dan koperasi.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di bawah komando Bupati Eka Putra, telah mengambil langkah cepat dalam masa tanggap darurat. Berbagai posko resmi dan mandiri didirikan, serta logistik pengungsian, kebutuhan pangan, dan layanan kesehatan diupayakan berjalan optimal. Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 17 Desember, dengan penyediaan informasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait potensi bencana susulan.
Tantangan besar kini adalah membangun kembali infrastruktur yang rusak, yang membutuhkan anggaran besar. Di tengah kondisi ini, Tanah Datar menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp127,4 miliar pada tahun 2026.
“Di sinilah kepemimpinan Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Ahmad Fadly benar-benar diuji,” kata seorang pengamat pemerintahan daerah, menyoroti pentingnya langkah konkret untuk mengatasi tantangan anggaran dan kerusakan akibat bencana.
Pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan pendataan kerusakan, menghitung kebutuhan anggaran, dan menyiapkan proposal rekonstruksi untuk diajukan ke Pemerintah Pusat. Kedekatan Bupati dengan Presiden Prabowo dan posisi politik Wakil Bupati sebagai kader partai presiden diharapkan dapat menjadi modal penting dalam memperjuangkan bantuan dari pusat.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dianggap krusial dalam mempercepat pemulihan Tanah Datar. “Membangun kembali Tanah Datar pasca bencana tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah saja,” tegas seorang tokoh masyarakat, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
