Padang – Sumatera Barat menunjukkan performa fiskal yang mengesankan, melampaui rata-rata nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah. Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan APBD Sumbar mencapai 83,11 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 79,58 persen.
Realisasi belanja daerah juga mencatatkan angka yang signifikan, yaitu 74,28 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 64,43 persen. Capaian ini menempatkan Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, pada Senin (17/11/2025) di Padang, menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari pengendalian anggaran yang konsisten sejak awal tahun. “Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan tiga strategi utama dalam pengendalian anggaran. Pertama, evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung oleh Gubernur bersama seluruh Kepala OPD untuk memantau realisasi fisik dan keuangan secara real time. Kedua, penerapan lelang dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan infrastruktur. Ketiga, akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Arry meyakini bahwa percepatan belanja pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas,” katanya.
Kemendagri juga mencatat adanya kenaikan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, peningkatan efisiensi penagihan retribusi, dan implementasi layanan digital perpajakan daerah.
Atas pencapaian ini, Sekda mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal daerah. “Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu sampai akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” ungkapnya.
Arry juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
