Padang – Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana dalam beberapa waktu terakhir.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi terdampak di Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang mengalami kerusakan signifikan. Zigo menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder sebagai langkah penanganan awal.
Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi potensi banjir serta menahan aliran material saat curah hujan tinggi.
Zigo menekankan pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penanganan bencana. Ia mengingatkan agar terdapat pemisahan yang jelas antara pekerjaan yang dilakukan relawan dengan pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
“Kami mengapresiasi peran relawan yang turun membantu saat masa darurat. Namun, jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegas Zigo.
Selain aspek teknis, politisi asal Sumatera Barat ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi yang matang antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan agar penanganan infrastruktur pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Padang – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat guna memitigasi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Penegasan ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang mengalami kerusakan signifikan akibat bencana. Zigo menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan langkah penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi potensi banjir serta menahan aliran material saat curah hujan tinggi.
Zigo menekankan pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penanganan bencana. Ia mengapresiasi peran relawan yang membantu saat masa darurat, namun menegaskan perlunya pemisahan yang jelas antara pekerjaan relawan dengan pekerjaan yang dibiayai anggaran pemerintah.
“Kami mengingatkan agar seluruh proses penanganan bencana tercatat dengan baik dan akuntabel. Jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegas Zigo.
Selain itu, politisi asal Sumatera Barat ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek. Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual.
Menurut Zigo, tumpang tindih pekerjaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
