Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti lambatnya proses serah terima aset pasar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Akibatnya, daerah kesulitan memungut retribusi dan mengoptimalkan pengelolaan pasar.
Hal ini disampaikan Zigo dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR pada Rabu (4/2/2026).
Zigo mengungkapkan, masalah ini terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.
“Sampai hari ini, asetnya belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah. Akibatnya, daerah tidak bisa memungut retribusi sebagai pendapatan daerah,” tegas Zigo.
Menurutnya, pemerintah daerah kesulitan mengoptimalkan fungsi pasar karena belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan.
Selain itu, Zigo menyoroti banyaknya usulan pembangunan pasar baru untuk tahun 2026 melalui Ditjen Prasarana Strategis. Ia mengingatkan agar pembangunan pasar tidak hanya mengejar fisik, tetapi juga memperhatikan persoalan turunan, khususnya sampah.
Ia mengusulkan agar setiap pembangunan pasar baru wajib dibarengi fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPS 3R dalam satu paket pembangunan.
Zigo juga menyinggung persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dibangun namun belum bisa difungsikan akibat belum adanya serah terima aset. Ia mencontohkan pembangunan TPA di Kabupaten Solok Selatan sejak 2019 yang hingga kini belum selesai proses penyerahannya.
“Jangan bangun terus, tapi kita tidak punya data penertiban aset yang jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Zigo mengapresiasi penanganan bencana banjir yang dilakukan pemerintah pusat dan Kementerian PUPR di Sumatera Barat. Namun, ia menyoroti adanya pengurangan anggaran pada sejumlah titik pengendalian banjir.
Ia meminta agar program pengendalian banjir tersebut dipulihkan kembali dan dimunculkan pada perbaikan DIPA.
