BOGOR – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsuddin mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk terus menjaga kedaulatan negara di tengah gempuran perang opini era digital. Hal ini disampaikan saat memberikan motivasi kepada peserta Retret PWI di Puskom Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie meyakini, kedaulatan negara akan tetap terjaga berkat peran serta PWI.
“Kita berada di tengah ketidakpastian globalisasi dan perang opini di media sosial, tapi saya yakin kedaulatan negara pasti terjaga, karena ada dibarisan ini PWI,” tegas Sjafrie.
Ia mengingatkan, PWI memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
“Itu dulu bagaimana Pak Rosihan Anwar bersama Jenderal Besar Sudirman satu sisi mempertahan Indonesia merdeka. Sejak dulu, kini dan kedepan PWI tetap di barisan pejuang menghantam perang opini di era digitalisasi yang membahayakan nasionalisme bangsa, menggerus kedaulatan ekonomi negara,” ujarnya, disambut tepuk tangan 160 peserta Retret PWI.
Kehadiran PWI, lanjut Sjafrie, menjadi angin segar bagi Kementerian Pertahanan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
“Untuk itu PWI harus berani dan punya komitmen untuk menjaga dan mengamalkan kedaulatan negara dalam menghadapi perang opini di era digitalisasi ini,” kata Sjafrie.
Menurutnya, TNI dan pers harus solid dalam menjaga seluruh elemen kedaulatan.
“Jangan anggap enteng opini di era digitalisasi, tanpa kuat dengan sejarah bangsa sulit menghempang opini yang akan menggerus kedaulatan negara,” imbuhnya.
Sjafrie menilai, kondisi Indonesia di era digitalisasi rentan terhadap kedaulatan bangsa, terutama kedaulatan ekonomi.
“Tak ada negara lain yang menolong, hanya kita sendiri yang bisa menolong negara kita sendiri. Negara sulit paling sulit itu rakyat, keberpihakan harus ditunjukan moral dan tindakan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya insan pers untuk menyatukan pikiran dan hati dalam memainkan peran penting bagi negara dan bangsa.
“PWI jangan berhenti untuk memainkan peran penting bernegara dan bangsa, siapapun harus dihadapi dengan pertahanan yang kuat,” pungkasnya.
Sjafrie menambahkan, pemerintah saat ini bertekad untuk menertibkan sistem dan menindak tegas segala aktivitas ilegal terkait kekayaan alam negara.
