Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya reformasi tata kelola BUMN yang mengemban mandat sosial, dengan fokus pada peningkatan transparansi. Penekanan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama.
Pada pembukaan RDP di Gedung Nusantara I DPR, Selasa (1/7/2025), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa transformasi tata kelola BUMN bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan. “Transformasi tata kelola bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ujarnya. Ia menambahkan, transparansi dan efisiensi operasional harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan institusi.
Rosiade mengingatkan bahwa ketiga BUMN tersebut memiliki peran strategis bagi masyarakat dan harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. Tantangan struktural seperti perubahan demografi, tekanan fiskal, dan ketidakpastian global, menurutnya, tidak bisa dihadapi dengan pola lama.
“BUMN harus membangun sistem manajemen yang adaptif dan responsif,” tegasnya. Ia juga menyoroti bahwa sorotan tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dari lembaga pengawas. Roadmap 2025 harus menunjukkan kesiapan menuju sistem modern yang berkelanjutan dan berlandaskan tata kelola yang baik.
RDP ini tidak hanya mengevaluasi capaian tahun 2024, tetapi juga membahas rencana kerja, roadmap strategis, perkenalan mitra kerja, serta isu-isu aktual. Komisi VI menekankan bahwa perencanaan yang disampaikan harus mencerminkan komitmen menjawab mandat sosial dan tantangan struktural, bukan sekadar mengejar target keuangan.
“Ke depan, kita ingin melihat BUMN yang tidak hanya besar, tapi juga bersih, efisien, dan proaktif membangun masa depan,” pungkasnya.
