Padang – Desakan agar Gubernur Sumatera Barat mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan semakin menguat, menyusul sorotan tajam terhadap sejumlah permasalahan di sektor pendidikan. Muhammad Zuhrizul, Ketua Relawan Mahyeldi-Vasko pada Pilkada 2024, turut menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran dinas pendidikan.
Zuhrizul pada Rabu (16/7/2025) menegaskan, “Cocok, Kadis-Kadis yang menjalankan rutinitas saja agar dievaluasi dan diganti saja. Jangan biarkan ‘benalu’ di Pemprov Sumbar.” Ia secara spesifik menyoroti perlunya inovasi dalam menyukseskan program unggulan Mahyeldi-Vasko, menekankan bahwa “Dalam menyukseskan Progul Mahyeldi-Vasko tidak cukup pintar saja, tapi harus kuat dengan daya inovasi.”
Kritik tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang mencuat di dunia pendidikan, termasuk polemik penerimaan siswa baru dan kasus SMA 5 Bukittinggi yang sempat disegel warga. Zuhrizul juga menyinggung pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sejak periode kepemimpinan Mahyeldi-Audy, seperti masalah pengadaan, kunjungan kerja ke luar negeri yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembangunan sekolah yang mangkrak, serta masalah beasiswa Rajawali.
“Juga soal beberapa pembangunan sekolah yang mangkrak dan masalah Beasiswa Rajawali serta juga penerimaan siswa yang menjadi problem tahunan,” ungkapnya.
Zuhrizul mendesak agar duet Mahyeldi-Vasko berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Sumbar, mengingat pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ia menambahkan, “Masalah pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah apalagi saat ini kepemimpinan Presiden Prabowo sangat konsen masalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi generasi, jadi tidak boleh dianggap sepele.”
Lebih lanjut, Zuhrizul menekankan pentingnya penentuan pemimpin OPD berdasarkan kompetensi dan inovasi, bukan hanya kedekatan emosional. “Jangan lagi menentukan pemimpin di sebuah OPD karena kedekatan emosional, tapi tidak kompeten dan tidak memiliki inovasi mencarikan jalan keluar dari berbagai masalah pendidikan di Sumbar. Dampaknya fatal, yaitu merugikan masyarakat sebab dinas pendidikan itu adalah dinas yang sangat vital bukan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam mencari solusi atas masalah-masalah pendidikan yang berulang setiap tahun, seperti evaluasi potensi siswa baru dan penambahan fasilitas yang dibutuhkan. “Masak untuk studi banding keluar negeri dengan anggaran ratusan juta rupiah ada uang, tapi untuk penambahan lokal tidak ada uang, ini kan sangat miris sekali. Jika hanya melakukan administrasi rutin saja semua orang bisa jadi Kadis,” katanya.
Zuhrizul juga menyinggung masih banyaknya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, serta masalah kerusakan karakter siswa akibat program pendidikan yang kurang jelas. “Tanpa adanya keprihatinan melihat masih banyaknya anak-anak kita tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah di swasta. Belum lagi masih banyaknya kerusakan karakter siswa dengan tidak jelasnya program pendidikan yang dibuat dinas pendidikan. Jadi saya sebagai Ketua Relawan Mahyeldi-Vasko punya tanggung jawab moral terhadap janji kampanye, karena yang berjanji bukan cuma kepala daerah tapi kita juga ikut berjanji,” tegasnya.
Desakan serupa juga datang dari DPRD Sumbar, yang menilai perlunya evaluasi terhadap OPD yang kurang inovatif dan kreatif. “DPRD harus gasspoll soal OPD Pemprov yang kerjanya rutinitas administrasi, jangan diam saja dari berbagai masalah pendidikan Sumbar, apalagi Ketua DPRD Sumbar adalah seorang pendidik, harus pikirkan bersama Gubernur-Wakil Gubernur (Mahyeldi-Vasko,red). Kedepan tidak ada lagi masalah masalah klasik pendidikan dan tidak adalagi orang tua yang menangis karena anaknya tidak bisa sekolah apalagi orang tua yang ulayatnya diserahkan ke pemerintah dan juga harus pikirkan biaya/beasiswa Dana Rajawali bagi yang tidak mampu. Untuk apa ada uang abadi beasiswa sementara ada anak kita tidak bisa lanjut sekolah baik SMA maupun kuliah,” ujarnya.
Zuhrizul juga menyoroti bahwa nilai siswa tidak seharusnya menjadi patokan utama, karena banyak anak-anak yang kurang berhasil di SMP/SMA justru sukses di kemudian hari. “Jadi jangan hanya berpatokan nilai sebagai pelepas jawab soal administrasi. Sampaikan kepada Kementerian Pendidikan bahwa pendidikan karakter sangat penting,” imbuhnya.
Di sisi lain, kalangan terbatas membantah pernyataan Zuhrizul, mengklaim bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sumbar telah bekerja maksimal, termasuk mengusulkan penambahan lokal dan dana BOS. Namun, mereka mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
