Padang – Pemerintah pusat menyiapkan bantuan finansial bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, bantuan akan disalurkan sesuai tingkat kerusakan rumah.
“Rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta per kepala keluarga,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (13/1/2026).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyalurkan bantuan tersebut.
Pendataan penerima manfaat dilakukan oleh bupati dan walikota, dikoordinasikan oleh gubernur.
Tito Karnavian menekankan pentingnya dokumen administrasi yang lengkap dan akurat dalam penyaluran bantuan.
Namun, pemerintah menyiapkan solusi khusus jika dokumen kependudukan hilang akibat bencana.
“Kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti,” jelasnya.
Langkah ini diambil agar penyaluran bantuan tidak terhambat.
Untuk mencegah pemalsuan data, bupati dan walikota diminta berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat.
Mereka akan melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sebelumnya melaporkan kerusakan signifikan akibat bencana hidrometeorologi.
“6.895 rumah rusak ringan, 2.981 rusak sedang, 5.077 rusak berat, dan 775 rumah hanyut,” rinci Mahyeldi.
Mahyeldi mengajak semua pihak berkolaborasi mempercepat pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta unsur Forkopimda, bupati/walikota, dan kepala OPD terkait.
