Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terus mematangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. Pansus RPJMD DPRD Sumbar kembali menggelar rapat kerja lanjutan pada Kamis (26/6/2025) di gedung DPRD Sumbar.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai mitra kerja, termasuk perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Ketua Pansus RPJMD, Indra Catri, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dengan tujuan mewujudkan Sumatera Barat yang maju dan berkelanjutan. “RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun kedepan. Jadi kharus benar-benar pastikan dokumen ini menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis dalam pendanaan, dan mampu membawa Sumbar lebih mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Pansus terus berupaya menyusun RPJMD yang mampu menjawab tantangan daerah dan merespons dinamika kebijakan nasional, terutama terkait kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. “Kami ingin memastikan RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang disusun benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumbar,” ujarnya.
Indra menambahkan bahwa Pansus juga telah melakukan studi banding ke provinsi lain untuk menyempurnakan RPJMD. Studi banding tersebut difokuskan pada arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, program-program prioritas, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pusat seperti opsen pajak dan pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota.
Selain itu, Pansus juga mendalami strategi penyusunan perencanaan alternatif jika terjadi tekanan fiskal, serta bagaimana menjaga konsistensi antara perencanaan program, anggaran, dan implementasi di lapangan.
Pansus juga mempelajari penyelarasan antara RPJMD provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota agar kebijakan daerah bisa saling menopang dan terstruktur, termasuk perencanaan di sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
