Padang – Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota, pada 4 September 2025.
Kedatangan tim BPK RI ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kepatuhan atas pertanggungjawaban belanja barang dan jasa serta belanja modal Pemerintah Kota Padang untuk tahun anggaran 2025.
Pengendali Teknis I BPK RI Perwakilan Sumbar, Muhammad Ilyas, yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. “Pemeriksaan ini bertujuan agar Pemko Padang terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ilyas menambahkan bahwa pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menilai sistem pengendalian internal, mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan belanja daerah, serta menentukan fokus dan strategi pemeriksaan yang lebih rinci. “Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 32 hari, mulai 4 September hingga 20 Oktober 2025,” jelasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama proses pemeriksaan. “Kita berterima kasih kepada Pemko Padang yang sangat kooperatif mendukung setiap pemeriksaan yang kita lakukan,” katanya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang sangat terbuka terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Ia menyatakan komitmennya untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. “Komitmen ini bahkan kita cantumkan sebagai salah satu Program Unggulan, Padang Amanah, yang menegaskan tekad pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Fadly Amran juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan dukungan penuh dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. “Semoga pemeriksaan ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kami percaya proses ini akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Andree Algamar, para Asisten, Plt Inspektur Kota Padang Isyrin Ishak, Kepala BPKAD Raju Minropa, serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.
