Padang – Pemerintah Kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muharlion pada Senin (28/7) di Gedung DPRD Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Padang sebagai kota pintar dan sehat yang berlandaskan agama dan budaya. Hal ini akan diwujudkan melalui implementasi RPJMD 2025-2029.
Fadly menjelaskan bahwa RPJMD Padang 2025-2029 bukan hanya sekadar dokumen teknokratis, melainkan fondasi bagi arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. “RPJMD ini adalah komitmen bersama,” ujarnya. “Setiap program yang tertuang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembangunan kota.”
Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan dan sembilan program unggulan (Progul), termasuk Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, dan Jelajah Padang. Kesembilan Progul ini akan diimplementasikan dalam 40 bentuk pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fokus utama yang ditekankan oleh Fadly adalah efisiensi struktur anggaran, dengan target belanja pegawai hanya 30 persen dari APBD pada periode 2027-2030. Sementara itu, belanja infrastruktur ditargetkan minimal 40 persen, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Optimalisasi belanja infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Fadly Amran.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi fiskal yang dilakukan secara bertahap dan konsisten. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi pembiayaan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, meskipun hal ini merupakan tantangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Padang atas kolaborasi dalam pembahasan dan penyusunan RPJMD.
Ia menilai bahwa RPJMD yang telah disepakati bukan hanya sekadar produk hukum, tetapi juga komitmen moral bersama untuk membangun Padang yang lebih maju.
“Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen kita untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak dan bekerja nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
