Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah tegas dalam menanggulangi aktivitas penambangan ilegal yang semakin meresahkan. Gubernur Mahyeldi Ansharullah telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor : 2/INST-2025 yang berfokus pada Pencegahan, Penertiban, dan Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI). Instruksi yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumbar ini ditandatangani pada 19 September 2025.
Pada Senin (22/9/2025), Mahyeldi menyampaikan keprihatinannya terkait dampak negatif dari tambang ilegal. “Tambang ilegal bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar langkah nyata segera diambil untuk menertibkan aktivitas PETI.
Instruksi tersebut memuat beberapa poin penting yang harus dilaksanakan oleh para Bupati/Walikota. Di antaranya adalah koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya pencegahan, penertiban, dan penegakan hukum. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengidentifikasi lokasi PETI dan melakukan sosialisasi bersama tokoh adat, agama, dan masyarakat setempat.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya izin pertambangan serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melakukan PETI. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal juga menjadi perhatian utama. Perkembangan penanganan PETI ini wajib dilaporkan kepada Gubernur setiap tiga bulan sekali.
Mahyeldi menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga kelestarian alam. Ia mengingatkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI akan sangat luas jika tidak segera ditertibkan. “Kalau alam rusak, dampaknya bukan hanya hari ini, tapi juga untuk anak cucu kita. Maka mari kita jaga bersama demi keberkahan dan keselamatan masyarakat Sumbar,” pungkasnya.
