Pekanbaru – Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Riau menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II, yang bertepatan dengan pelantikan pengurus DPD KPPI Provinsi Riau periode 2025-2030, dengan fokus utama pada peningkatan representasi perempuan dalam politik. Acara tersebut diselenggarakan pada Selasa, 15 Juli 2025.
KPPI, sebagai organisasi yang mewadahi perempuan yang aktif dalam partai politik dan lembaga legislatif, bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berpolitik perempuan, dengan harapan keterwakilan perempuan di setiap tingkatan mencapai 30% atau lebih, sehingga mereka dapat aktif memperjuangkan hak-hak perempuan.
Gubernur Riau Abdul Wahid, melalui Kepala Kesbangpol Riau, Jenri Salmon Ginting, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musda KPPI Provinsi Riau. Menurutnya, kegiatan ini sangat relevan dalam situasi politik saat ini, dengan terus mendorong perempuan dalam dunia politik secara berkualitas, strategis, dan berkelanjutan. “Musda ini menjadi forum penting untuk merumuskan strategi penguatan posisi perempuan dalam berpolitik serta mengangkat potensi yang luar biasa dari kaum perempuan sebagai agen perubahan,” ujarnya.
Jenri menambahkan bahwa kemajuan perempuan dalam politik, khususnya di Provinsi Riau, yang duduk di legislatif mulai mengalami peningkatan. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan di Indonesia memiliki kemampuan, keberanian, dan kepemimpinan yang mumpuni. “Namun kita jangan cepat puas, bahwa masih banyak di daerah partisipasi perempuan politik yang belum merata, dikarenakan hambatan dari struktural, budaya patriarki, hingga minimnya akses pendidikan politik bagi perempuan,” jelasnya. Ia berharap keberadaan KPPI di Riau dapat meningkatkan kuota bagi perempuan dalam berpolitik, memajukan partai, serta membangun Provinsi Riau lebih hebat lagi.
Lebih lanjut, Jenri berharap kepengurusan KPPI Provinsi Riau yang baru dilantik dapat segera merumuskan program yang nyata, strategis, dan menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, KPPI dapat menjadi motor penggerak lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan yang progresif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Riau. “Mari kita jadikan organisasi KPPI ini sebagai ruang konsolidasi dan penyatuan langkah perempuan Riau yang tidak hanya hadir di ruang politik, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan memajukan Provinsi Riau kedepannya,” tutupnya.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, juga menyampaikan apresiasi dan harapan besarnya terhadap keberadaan KPPI di Provinsi Riau. Ia menilai KPPI sebagai wadah strategis bagi para perempuan politik untuk berhimpun, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan peran perempuan di ranah politik yang selama ini penuh tantangan. “Kita tahu betul bagaimana perjuangan perempuan di dunia politik. Jangankan perempuan, kami laki-laki pun masih menghadapi banyak tantangan untuk membangun. Maka dari itu, kader-kader perempuan yang berjuang di wilayah politik memiliki semangat luar biasa yang harus kita dukung,” ungkapnya. Kaderismanto menambahkan, “Saya bangga, ternyata Riau tidak kalah dengan provinsi lain. Kita memiliki kader perempuan politik yang hebat dan mampu bersatu dalam wadah KPPI. Ini modal sosial dan politik yang sangat berharga.”
Dengan semangat kolaborasi lintas partai dan komitmen dari para pemangku kebijakan, KPPI Riau diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam membangun peradaban politik yang lebih inklusif dan berkeadilan.
