Jakarta – Komisi V DPR RI menyoroti alokasi anggaran untuk keselamatan publik, khususnya di perlintasan kereta api, dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (17/11/2025). Fokus utama adalah peningkatan realisasi anggaran dan penanganan perlintasan kereta api yang dinilai krusial untuk menekan angka kecelakaan.
Berdasarkan data yang diterima Komisi V DPR RI, per 18 November 2025, serapan anggaran Kemenhub baru mencapai 65,52% untuk keuangan dan 68,75% untuk realisasi fisik. Hal ini memicu desakan untuk pengelolaan anggaran yang lebih efisien agar target APBN 2025 dapat tercapai sesuai rencana.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menekankan pentingnya keselamatan di perlintasan kereta api. Ia menyebutkan bahwa perlintasan sebidang menjadi titik rawan kecelakaan yang memerlukan perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. “Kemenhub harus memastikan bahwa sisa anggaran yang ada benar-benar dialokasikan untuk program yang berdampak pada nyawa dan keselamatan masyarakat, dan penanganan perlintasan sebidang kereta api adalah salah satunya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zigo Rolanda mendorong pembangunan infrastruktur seperti flyover atau underpass di lokasi-lokasi rawan kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat secara bertahap menghilangkan perlintasan sebidang ilegal dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub untuk meningkatkan serapan APBN dengan mempertimbangkan masukan dari anggota dewan. Dengan memperkuat program keselamatan dan mempercepat realisasi anggaran, Kemenhub diharapkan dapat mencapai target APBN 2025 dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi nasional.
