Padang – HM Tauhid, tokoh masyarakat Sumatera Barat, menyoroti potensi peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak kendaraan bermotor. Sorotan ini muncul seiring dengan masih beroperasinya sejumlah truk berplat nomor non-BA di wilayah Sumatera Barat.
Dalam pernyataan video yang dikutip berbagai media pada Rabu (17/9-2025), HM Tauhid secara khusus meminta perhatian Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini. “Kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Barat beserta seluruh jajaran, kami berharap agar target PAD Sumbar bisa tercapai,” ujarnya dalam video yang beredar.
Ia menjelaskan bahwa identifikasi di lapangan menunjukkan banyak truk yang beroperasi di Sumatera Barat menggunakan plat nomor dari luar daerah. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan kerugian bagi daerah karena potensi pajak kendaraan tidak masuk ke kas pemerintah provinsi. “Temuan kami di lapangan menunjukkan banyak truk beroperasi dengan plat non-BA,” ungkapnya.
Sebagai solusi, HM Tauhid mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan sosialisasi kepada pemilik kendaraan untuk melakukan balik nama truk mereka dari plat non-BA menjadi plat BA. Ia menekankan pentingnya kemudahan administrasi dalam proses ini, terutama pada layanan balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). “Oleh sebab itu, kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memberikan pengertian kepada pemilik kendaraan supaya membaliknamakan truk mereka dari non-BA menjadi BA,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa jika pelayanan balik nama kendaraan dipermudah, pemilik kendaraan akan lebih termotivasi untuk segera mengurus proses tersebut. “Dengan catatan, pelayanan balik nama kendaraan dipermudah. Jika ini dilaksanakan, maka pencapaian PAD bisa lebih maksimal,” tegasnya.
HM Tauhid juga menekankan bahwa optimalisasi pajak kendaraan bermotor memiliki peran krusial sebagai salah satu pilar utama PAD Sumatera Barat. Ia mengingatkan bahwa tanpa kebijakan yang tegas dan layanan yang memudahkan, potensi penerimaan daerah akan hilang dan mengalir ke provinsi lain.
Sebagai penutup, HM Tauhid mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pungutan rutin, tetapi juga pada kemampuan untuk menggali potensi lokal secara kreatif. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan target PAD tercapai sesuai harapan.
