Padang – Capaian penanganan tuberkulosis (TBC) di Sumatera Barat saat ini dinilai masih memprihatinkan karena baru menyentuh angka 62 persen. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional yang telah mencapai 80 persen.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, menyoroti kesenjangan tersebut dalam Konferensi Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII di Padang, Jumat (18/9/2026). Saat ini, tercatat ada 15.192 kasus TBC di Sumbar yang belum mendapatkan penanganan medis.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan jajarannya untuk meninggalkan pola kerja pasif. Pemerintah daerah kini dituntut menerapkan strategi jemput bola dalam menemukan penderita TBC di tengah masyarakat.
“Kita harus semakin aktif menemukan kasus di tengah-tengah masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Ia menekankan bahwa penanggulangan TBC memerlukan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya sektor kesehatan. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan pembentukan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC.
Saat ini, program Siaga TBC baru menjangkau 264 dari total 1.287 desa dan kelurahan di Sumatera Barat. Gubernur mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk segera memperluas cakupan program agar peran kader di tingkat akar rumput lebih maksimal.
Sebagai landasan hukum, Pemprov Sumbar telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Regulasi tersebut kini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai komitmen jangka panjang.
Mahyeldi berharap sinergi dengan PDPI dapat memperkuat kapasitas tenaga medis dan memperluas jejaring layanan. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan TBC di wilayah tersebut.
