Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya mempercepat penanganan bencana dengan memprioritaskan pembukaan akses darurat dan pembenahan data. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Istana Gubernur, Jumat (28/11/2025) malam.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya integrasi data sebagai kunci utama dalam penanganan bencana. “Persoalan integrasi data ini harus segera kita selesaikan bersama,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa pembukaan jalur yang tertutup, minimal untuk sepeda motor, juga menjadi prioritas agar bantuan tidak terhambat.
Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy, menyoroti masalah akurasi data di lapangan yang dinilai belum seragam. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang tepat hanya dapat dihasilkan dari data yang akurat dan terverifikasi. “Perlu ada hotline khusus sebagai saluran informasi satu pintu, sehingga masyarakat bisa bertanya sekaligus melaporkan keadaan dengan lebih mudah,” ujarnya.
Dukungan terhadap percepatan pembukaan akses jalan dan penataan sistem data juga disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, melaporkan bahwa jajaran TNI telah mengaktifkan posko sejak awal bencana dan secara rutin melaporkan perkembangan situasi kepada Panglima TNI dan KSAD. Ia mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu yang melibatkan unsur TNI dari tiga matra serta instansi terkait lainnya, yang akan bergerak berdasarkan SK tanggap darurat dari Gubernur. Pangdam meyakinkan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam percepatan distribusi obat-obatan ke wilayah yang membutuhkan.
Sebagai tindak lanjut, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar ditetapkan sebagai penanggung jawab data tunggal. Seluruh proses koordinasi, pendataan, dan penyampaian informasi akan dipusatkan di Posko Terpadu yang berlokasi di Aula Istana Gubernur.
