Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memerangi ancaman narkoba yang berpotensi meruntuhkan eksistensi sebuah bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Gedung Rohana Kudus, Padang, pada Minggu (18/10).
Evi menegaskan bahwa status darurat narkoba yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo masih relevan hingga saat ini karena peredarannya terus mengancam negara.
“Normalnya, jika kita mendengar kata ‘darurat’, kita langsung awas dan bergerak bersama, itulah yang seharusnya kita lakukan dalam memerangi narkoba,” ujar Evi di hadapan para peserta sosialisasi.
Ia meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan lingkungan serta melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing.
Menurut Evi, partisipasi masyarakat sangat krusial karena pemberantasan narkoba menghadapi berbagai faktor kesulitan yang kompleks.
“Jika ada sanak saudara yang menggunakan narkoba, bawa ke tempat rehabilitasi, jika mendengar atau melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba, laporkan kepada RT/RW agar bisa dihentikan,” tambahnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, Mursalim, turut hadir sebagai narasumber dan mengklasifikasikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa.
Mursalim mencontohkan sejarah Perang Candu di Tiongkok sebagai bukti nyata bagaimana narkoba dapat digunakan sebagai strategi untuk melumpuhkan suatu negara.
Ia menyayangkan sikap sebagian warga yang cenderung pasif atau enggan melapor karena rasa iba saat melihat transaksi narkoba di lingkungan mereka.
“Jika masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan indikasi penyalahgunaan, segera laporkan, jangan diam saja,” tegas Mursalim.
Pihak Kesbangpol Sumatera Barat kini mendorong setiap kelurahan untuk membentuk program Kelurahan Bersinar demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika.
Dukungan serupa datang dari Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti, yang menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam implementasi peraturan daerah tersebut.
Kolaborasi antarpihak ini diharapkan mampu menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan zat adiktif di wilayah Sumatera Barat.
