Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (24/11/2025), seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir yang berisi catatan, rekomendasi, dan penyempurnaan terhadap RAPBD tersebut.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi oleh para wakil ketua dan Sekretaris Dewan. Proses penyampaian pandangan akhir fraksi menjadi tahapan krusial dalam memastikan bahwa arah pembangunan Kota Padang pada tahun 2026 selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah pusat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara pemerintah kota dan DPRD dalam proses pembahasan APBD 2026. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah kota tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program-program prioritas daerah.
“Alhamdulillah kita baru saja menetapkan anggaran 2026. Tentu dengan segala keterbatasan, namun Alhamdulillah kita bisa menyepakati struktur pembangunan yang akan kita jalankan di tahun 2026,” ungkap Fadly.
Pemerintah Kota Padang, menurut Fadly, tetap optimis dalam menjalankan program-program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Pemerintah kota akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD agar program-program utama tetap dapat berjalan.
“Kita tetap meyakini bahwa program-program unggulan ini harus kita realisasikan. Inilah yang menjadi pembahasan bersama DPRD bagaimana program unggulan tetap tercapai, meskipun APBD dirampingkan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.
Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh penyempurnaan yang dilakukan oleh DPRD tetap menjaga fokus pemerintah kota pada prioritas pembangunan. Program-program di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan akan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026.
“Program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap harus direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” paparnya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
