Dharmasraya – Masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menyoroti masalah keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik yang dinilai belum optimal. Defisit anggaran yang membengkak hingga Rp113 miliar menjadi perhatian utama.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya memberikan perhatian serius dan solusi nyata. Pengawasan dari DPRD juga dinilai krusial.
Salah satu persoalan yang dirasakan langsung adalah banyaknya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Di sektor kesehatan, RSUD Sungai Dareh dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran dana jasa pelayanan kesehatan selama 10 bulan sejak 2025. Hal ini berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan.
Ketidakpastian juga menghantui Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga tahun 2026. Bahkan, sejumlah PPPK Paruh Waktu (PW) hanya menerima penghasilan sekitar Rp250 ribu per bulan.
Publik juga menanti transparansi terkait realisasi dan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dana yang sempat dikabarkan akan dipotong, namun batal karena kebijakan bagi wilayah Sumatra terdampak bencana, belum disosialisasikan secara jelas.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti juga menjadi sorotan. Penagihan maksimal atas temuan BPK berpotensi menambah kas daerah dan mengurangi tekanan fiskal.
Di tengah kondisi keuangan yang sulit, Bupati Dharmasraya, Annisa, telah berupaya melakukan efisiensi anggaran sejak 2025. Pemkab memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai menyerap anggaran besar dan memfokuskan pelaksanaannya di wilayah Dharmasraya.
Sejumlah langkah rasional dapat dilakukan Pemkab Dharmasraya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pembayaran TPP ASN, penyelesaian jasa pelayanan kesehatan di RSUD, dan penagihan pajak MBLB serta temuan BPK dapat meningkatkan kas daerah dan membiayai berbagai kewajiban pemerintah.
Masyarakat mempertanyakan peran DPRD Dharmasraya dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah kondisi ini. DPRD didorong untuk memperkuat pengawasan, sementara Pemkab Dharmasraya diharapkan bertindak cepat dan transparan.
