Padang – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berjanji akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini disampaikan seiring dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang ketiga di Gedung DPRD Pasaman Barat, Selasa (1/7/2025), Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), dalam pembahasan Ranperda. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kolaborasi ini adalah fondasi utama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Yulianto juga menyinggung keberhasilan Pemkab Pasaman Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Ke depan, kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, dengan tenggat maksimal 60 hari,” tegasnya.
Menanggapi isu tunda bayar pada tahun anggaran 2024, khususnya kepada pihak ketiga dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer, Yulianto menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pelunasan secara bertahap, dengan prioritas penyelesaian pada tahun anggaran 2025.
Bupati juga menyoroti rendahnya capaian realisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak. Realisasi pajak hingga saat ini baru mencapai 27,98 persen atau sekitar Rp31,16 miliar dari target Rp111,38 miliar. Ia mengakui adanya ketidakterukuran dalam penetapan target.
“Ke depan, target pendapatan akan disusun lebih realistis, berdasarkan analisis kas dan tren penerimaan yang terukur,” katanya.
Yulianto menambahkan, Pemkab akan terus mendorong optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial. Selain memaksimalkan yang telah ada, pemerintah juga akan menggali potensi pendapatan baru dengan dukungan infrastruktur dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta.
Evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan di tiap SKPD juga ditekankan oleh Yulianto. Evaluasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Yulianto menyampaikan terima kasih kepada DPRD, khususnya Banggar, yang telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
