Pulau Punjung – Badan Keuangan Daerah (BKD) Dharmasraya menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini mencapai sekitar Rp176 miliar untuk menggenjot pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala BKD Dharmasraya, Marten Yunus, mengatakan target tersebut meningkat dari rencana awal yang hanya sekitar Rp156 miliar. Ia menilai kenaikan target itu sejalan dengan upaya intensif yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan.
Pada triwulan pertama, PAD semestinya baru terealisasi sekitar Rp7,5 miliar lebih. Namun, capaian yang masuk justru menembus lebih dari Rp13 miliar atau naik 26,10 persen dari target awal 15 persen.
“ Kita yakin realisasi PAD pada 2026 ini bakal tercapai maksimal, dan diyakini bisa melebihi target,” kata Marten, Selasa (5/5/2026).
Untuk menjaga tren tersebut, BKD terus menggenjot pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus memperluas penerapan teknologi digital dalam administrasi keuangan daerah.
Marten menjelaskan, pihaknya juga memperkuat basis data wajib pajak agar lebih akurat dan terintegrasi. Langkah jemput bola ke lapangan pun terus dilakukan guna memastikan potensi pendapatan tidak terlewat.
Dengan data yang valid, BKD dapat memetakan sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak juga diperketat untuk menekan potensi kebocoran penerimaan.
Digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus utama dalam strategi peningkatan PAD. Melalui pembayaran online dan aplikasi berbasis elektronik, masyarakat diharapkan dapat bertransaksi dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.
Selain itu, BKD gencar menyosialisasikan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan. Marten menilai, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan terus tumbuh seiring meningkatnya pemahaman terhadap manfaatnya.
“Di sisi lain, inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru terus dilakukan. Dari berbagai langkah tersebut, BKD optimistis target PAD dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan daerah, tetapi juga membuka ruang lebih besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
